Bupati Bogor : Tindak Tegas Sekolah Jual LKS!

SDN CIBINONG 03

FORWATNEWS, BOGOR – Penjualan LKS kembali terjadi di lingkungan sekolah. Meski bermacam-macam cara, pihak sekolah memperhalus “indikasi” agar siswa atau orangtua murid membelinya dari penjual atau penerbit yang telah diarahkan pihak sekolah. Konon penerbit atau penjual buku LKS tersebut telah terjalin lama bekerjasama dengan pihak sekolah.

Mendengar hal tersebut, Bupati Bogor Nurhayanti, nampak tidak bisa menyembunyikan kegusarannya saat dikonfirmasi wartawan terkait masih banyaknya sekolah di wilayahnya yang menjual LKS dari penjual atau penerbit yang telah bekerjasama pihak sekolah.

“Sudah jelas kita sudah mengeluarkan larangan untuk penjualan LKS kepada siswa. Kalau ternyata masih ada sekolah yang menjual artinya sudah melanggar aturan. Ya konsekuensinya harus segera ditindak dan diberikan sanksi,” jelas Nurhayanti.

Nurhayanti mengatakan, dirinya sudah meminta secara khusus tim dari Disdik sekaligus Kadisdik untuk menelusuri kebenaran informasi sekolah yang masih melakukan penjualan LKS.

“Kalau kita sudah mengeluarkan aturan tentunya harus dipatuhi. Kalau memang masih terbukti ada sekolah yang menjual LKS ya harus segera ditindak. Saya sudah minta Kadisdik dan jajarannya untuk menelusuri dan segera memberikan laporan,” jelasnya.

Humas Disdik Kabupaten Bogor Rony Kusmaya mengungkapkan, dari 2014 dinas sudah mengeluarkan surat larangan penjualan buku LKS ke semua sekolah di Kabupaten Bogor.

“Kepala sekolah maupun guru, dilarang menyediakan buku LKS untuk dijual ke siswa,” tegas Rony.

Rony menambahkan, hanya dinas ataupun pemerintah tidak bisa melarang distributor atau penjual buku LKS tersebut selama kegiatannya dilakukan di luar lingkungan sekolah.

“Masa orang jualan dilarang? Itu kan hak mereka selama tidak campur tangan sekolah terkait,” tukasnya.

Berdasarkan pantauan forwatnews.com, sebagai sampel penjualan buku LKS terjadi Seperti di SDN Muaraberes, Kecamatan Cibinong, dan SDN 03 Cibinong, Desa Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur.

Orangtua murid yang namanya enggan disebutkan, mengeluh adanya praktek jual beli LKS. menurutnya, anaknya masih saja dibebankan dengan kewajiban setiap siswa membayar sebesar Rp9000 perbuku LKS, satu paket buku LKS siswa wajib membayar LKS Rp 81.000.

Menurutnya, pemerintah terlalu mengadang-gadangkan program sekolah gratis. Kondisi tersebut sangat beda dirasakan masyarakat.

“Faktanya di sekolah anak saya masih saja diharuskan membeli buku LKS ditempat yang telah diarahkan pihak sekolah,” cetus warga Cibinong ini.

Orangtua siswa tersebut menuturkan yang dibolehkan adalah LKS tersebut dibuat guru atau melalui musyawarah guru mata pelajaran terkait. Dan dalam aturannya, dana BOS juga dapat dimanfaatkan untuk LKS oleh guru guna menunjang aktivitas belajar siswa.

“”Jika memang ingin menggunakan LKS, maka harus dibuat sendiri oleh guru bidang studi bersangkutan, sehingga siswa sama sekali tidak perlu mengeluarkan uang sepersen pun terkait LKS itu,” tambahnya.

Dari Penelusuran forwatnews.com, siswa atau orangtua murid diarahkan guru membeli buku LKS di kios yang tidak jauh dari sekolah, kios tersebut hanya menyediakan buku paket LKS.

Menurut keterangan penjaga kios tersebut, dia hanya menjual buku LKS, bahkan nama-nama siswa tercatat secara rinci.

“Jadi bisa diketahui siapa saja siswa yang sudah membeli dan yang belum” tuturnya.(raf)

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.