Khawatir Ditunggangi Oknum, Warga Dadap Tolak Mediasi dengan Pemkab Tangerang

IMG-20160627-WA0001
FORWAT, Kabupaten Tangerang – Proses mediasi yang dilakukan oleh Komnas Ham masalah penataan kawasan Dadap antara Pemerintah Kabupaten Tangerang dan warga Dadap yang terkena dampak penataan urung terlaksana, Senin, (27/6/16).

Proses Mediasi yang semula digelar di kantor Komnas Ham RI Jakarta Pusat dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Iskandar Mirsad, Kasat Pol PP, Kadis Kesos, Perwakilan Angkasa Pura II dan warga dadap urung terlaksana lantaran warga Dadap yang terkena dampak penataan enggan mengikuti proses mediasi. Warga Dadap Lisnawati menegaskan sejak awal menolak proses penataan kawasan Dadap. Pihaknya beserta warga yang menolak penataan tidak akan mau melakukan mediasi dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang, terlebih ada orang-orang yang memiliki kepentingan sendiri diluar warga Dadap yang terkena dampak. Akhirnya Lisnawati meninggalkan ruang mediasi bersama perwakilan warga lainnya.

“Kami tidak mau melakukan mediasi dengan yang mengaku warga Dadap, padahal mereka itu orang yang punya kepentingan dan warga yang tidak terkena dampak relokasi, kami lebih memilih keluar ruangan dan membatalkan mediasi ini,” katanya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Iskandar Mirsad mengatakan hasil mediasi dengan warga dadap dibatalkan, dikarenakan warga mengundurkan diri atau meninggalkan rapat mediasi yang difasilitasi oleh Komnas Ham. Pihak warga yang tidak pro terhadap pemerintah daerah mengira pemerintah Kabupaten Tangerang mengundang warga yang lainnya yang dalam hal ini warga tersebut mendukung Program Pemerintah Kabupaten Tangerang.

“Kami tidak menyangka masyarakat berdatangan untuk mendukung program tersebut yang diantaranya para tokoh masyarakat lintas utara, para ulama dan warga dadap lainnya. Padahal kami tidak memberi tahu atau mengundang ke acara mediasi ini,” ucapnya.

Lanjut Sekda Mediasi ini ditunda dan akan dire-schedule kembali oleh Komnas Ham. “Kami siap untuk dire-schedule ulang tetapi kami mengajukan persyaratan kepada Komnas Ham bahwa yang diundang dalam mediasi berikutnya harus mewakili tiga faksi yaitu diantaranya, warga yang mendukung program pemerintah, warga yang menolak penataan kawasan Dadap, dan pihak yang netral, dan Komnas Ham telah menyetujui syarat itu,” jelas Sekda.

Sementara itu salah seorang Warga Dadap yang menyetujui rencana penataan kawasan Dadap, Maksum menyampaikan keberpihakannya kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang yang hendak melakukan penataan kawasan Dadap menjadi lebih layak, namun ia berharap pihaknya dan warga bisa ikut dilibatkan dan menuangkan ide-ide dan saran.

“Ada sebagian warga yang berdialog dengan saya bahwa setuju dan mendukung program pemerintah Kabupaten Tangerang yang ingin menata kawasan Dadap. Hanya saja mereka memiliki keinginan yang sangat sederhana yakni ingin diberdayakan dan dilibatkan dalam prosesnya, seperti perencanaan dan pada dasarnya mereka punya konsep yang ingin disampaikan kepada Pemerintah,” ungkapnya dihadapan Sekda. (Hms/Lala)

Leave a Reply

Your email address will not be published.