Diduga Main Mata, Izin Intake PT Gajah Tunggal Bakal Digugat

Caption: Plang IMB Proyek Intake PT Gajah Tunggal yang berada di bantaran Sungai Cisadane, Kampung Gunung Sahari, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang.

Plang IMB Proyek Intake PT Gajah Tunggal yang berada di bantaran Sungai Cisadane, Kampung Gunung Sahari, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang.

FORWAT, Kota Tangerang – Pembangunan Intake PT Gajah Tunggal, Tbk yang berlokasi di Kampung Gunung Sahari, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas Kota Tangerang menuai reaksi masyarakat. Bahkan sejumlah aktivis lingkungan berencana akan menggugat izin Intake PT Gajah Tunggal yang telah diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Tangerang 14 Juli 2015 lalu.

Sebelumnya Izin yang yang ditandatangani Kepala BPMPTSP, Karsidi itu diduga telah menyalahi aturan karena tanpa dilengkapi dokumen Upaya Pengelolaan lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan ( UPL) dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Tangerang terlebih dahulu.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah Aktivis Lingkungan Hidup menyegel paksa Proyek Pembangunan Intake PT Gajah Tunggal, Tbk karena Diduga telah melanggar Garis Sepadan Sungai (GSS) dan terjadi Kerusakan Lingkungan berupa Longsor yang mengakibatkan rusaknya ekosistem Sungai Cisadane.

Selain disegel, sejumlah aktivis dan masyarakat sekitar yang berada di kawasan proyek pun mulai bereaksi. Mereka menganggap PT Gajah Tunggal telah melakukan wanprestasi dan menyebabkan kerusakan Jalan Lingkungan.

Menurut Koalisi Aktivis Lingkungan Hidup, yang terdiri dari berbagai lembaga, mengungkapkan bahwa izin mendirikan bangunan (IMB) Intake PT Gajah Tunggal diduga menyalahi prosedur, pasalnya IMB tersebut diterbitkan sebelum rekomendasi UKL/UPL dikeluarkan. Yaitu pada tanggal 14 Juli 2015, sedangkan Rekomendasi UKL/UPL baru diterbitkan BLH Kota Tangerang dan ditandatangani oleh dr.Liza puspadewi pada tanggal 25 Mei 2016 yang lalu.

Sementara dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2001 tentang IMB dijelaskan bahwa Pengajuan Surat Permohonan IMB, Wajib Melengkapi dokumen administratif berupa izin Lingkungan dan berdasarkan Perda No 3 /2012 tentang Bangunan Gedung bahwa setiap Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL/UPL wajib Memiliki Izin Lingkungan. Atas dugaan pelanggaran tersebut, dalam waktu dekat Koalisi Aktivis Lingkungan Hidup berencana akan segera melayangkan gugatan ke PTUN.

“Salah satu syarat IMB itu adalah rekomendasi UKL/UPL. Ini malah terbalik IMB dulu terbit baru urus rekomendasi UKL/UPL. Kuat dugaan proses Perizinan PT Gajah Tunggal diistimewakan (main mata.red) dan melanggar PP Nomor 7 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan “ujar Dayat, salah satu Aktivis Lingkungan.

Ditempat terpisah Jainal, Pengurus Karang Taruna Gunung Sahari, Kecamatan Cibodas mengatakan bahwa sebelum dilaksanakan pembangunan Proyek Intake, Pihak PT Gajah Tunggal menjanjikan akan memberikan kompensasi atas kebisingan dan akibat dari pekerjaan proyek tersebut kepada masyarakat sekitar. Terang Jainal Sedikitnya ada sebanyak 60 rumah/kepala keluarga yang dijanjikan dengan nominal sebesar Rp.40.500.000. Namun hingga saat ini PT Gajah Tunggal belum juga merealisasikan janji tersebut. “Sampai sekarang Kompensasi kebisingan yang dijanjikan belum juga direalisasikan” keluh Jainal. (Lala)

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.